Senin, 20 September 2010

Jasa Keuangan

Jasa Laporan Keuangan Perusahaan | Cetta Consulting 0818 0641 6857

Informasi layanan jasa Laporan Keuangan Perusahaan. Hub Widi Prihartanadi 0818 0641 6857. rekan Perusahaan anda dalam pengembangan usaha.
Email :
cettabisnissolusi.indonesia@gmail.com
widiprihartanadi@yahoo.co.id

Jasa keuangan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Jasa keuangan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga digunakan untuk merujuk pada organisasi yang menangani pengelolaan dana. Bank, bank investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas adalah contoh-contoh perusahaan dalam industri ini yang menyediakan berbagai jasa yang terkait dengan uang dan investasi. Jasa keuangan adalah industri dengan pendapatan terbesar di dunia; pada tahun 2004, industri ini mewakili 20% kapitalisasi pasar dari S&P 500 [1].

 Di kutip dari : Wikipedia

Economy - Analisa Ekonomi

Menimbang (Kembali) Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

text TEXT SIZE :  

Image: Corbis.
Akhir-akhir ini OJK atau Otoritas Jasa Keuangan kembali mencuat sebagai bahan perbincangan. Penyebabnya, trauma krisis ekonomi kembali membuka mata sejumlah negara, termasuk Indonesia untuk membentuk badan itu, yang memang dirancang untuk mengantisipasi bencana tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, benarkah OJK memang diperlukan, padahal kebijakan ini menjadi salah satu kesepakatan yang diambil berdasarkan pengalaman krisis bertahun-tahun silam? Menurut UU No 3/2004 tentang Perubahan atas UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI), tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Untuk mencapainya, BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dengan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Tugas tersebut tidak jauh berbeda dari tugas bank sentral Amerika Serikat (AS),The Fed, yakni melakukan kebijakan moneter nasional; mengawasi serta mengatur institusi perbankan; memelihara stabilitas sistem finansial; dan menyediakan layanan finansial tertentu untuk pemerintah dan masyarakat. Mengacu pada regulasi tersebut, saat ini fungsi pengawasan masih di tangan bank sentral (BI). Namun, nanti tugas itu akan dilakukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang akan dibentuk berdasarkan undang-undang (Pasal 34 ayat 1).

Sesuai dengan UU tersebut,diatur pula tentang pembentukan lembaga pengawasan tersebut yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010 (Pasal 34 ayat 2). Di Inggris, konsep ini dikembangkan dengan membentuk Financial Services Authority (FSA). Jepang pun melakukan hal serupa dengan membentuk Japan FSA. Sementara Australia membentuk Australian Prudential Regulatory Authority (APRA).

Masih banyak negara maju maupun berkembang yang mengembangkan konsep serupa. Keberadaan badan ini dimaksudkan untuk dapat mengikuti perkembangan yang cepat pada sektor jasa keuangan,terutama dengan munculnya konglomerasi di sektor tersebut. Sebelum memutuskan perlu atau tidaknya OJK dibentuk ,perlu dicermati hal-hal pendukungnya. Pertama, tugas BI memang makin berat, terlebih saat krisis. Di masa normal saja,BI harus kerja keras melakukan tugas utamanya,mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah.

Lihat saja, nilai tukar rupiah yang selalu bergerak liar, ditambah peristiwa Bank Century yang merupakan gong pertama peringatan dini bagi perbankan nasional. Dan kembali terulang dengan penutupan Bank IFI. Kedua, pengawasan harus kian ketat. Bukan hanya sisi moneter yang harus dipikul BI saat ini, tetapi juga sisi pengawasan perbankan yang wajib terus dijaga supaya semuanya berjalan mulus. Peristiwa Bank Century maupun Bank IFI merupakan benang merah yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara gelombang krisis yang terjadi di AS dan perbankan nasional. Pembentukan OJK memang harus memperhatikan banyak aspek.

Modifikasi OJK ada beberapa macam, antara lain menggabungkan pengawasan bank dengan pengawasan lembaga sekuritas pada satu otoritas karena keduanya memiliki kesamaan aktivitas. Lalu, ada penggabungan pengawasan sekuritas dengan lembaga dana pensiun dengan tujuan menciptakan satu otoritas yang lebih kuat dengan memiliki sumber daya manusia dan ahli yang mencukupi. Meski demikian, ada pula negara yang memisahkan pengawasan pada masing-masing otoritas karena setiap industri memiliki kegiatan yang berbeda-beda.

Sementara argumen yang mendukung pengawasan bank tetap di tangan bank sentral adalah fungsi pengawasan bank membantu bank sentral menjalankan fungsinya dengan baik, karena bank sentral dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan menyeluruh. Pengetahuan tentang keadaan dan kesehatan sistem perbankan dapat meningkatkan kualitas analisis dan prediksi kondisi keuangan yang dibuat oleh bank sentral.Alasan lainnya, yakni bisa mengantisipasi konflik kepentingan antarlembaga dan juga lebih ekonomis.

Konsep ini didukung oleh hasil penelitian Haubrich,Joseph G and Thomson, James B (2005) ?Umbrella Supervision and the Role of the Central Bank?. Dengan menambahkan indikator tingkat kesehatan perbankan (yang bersifat rahasia) ke dalam suatu model, secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi kondisi ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral.

Mengingat otoritas moneter perlu melakukan transmisi kebijakan moneter melalui perbankan,maka kewenangan bank sentral untuk mengawasi bank akan memberi pemahaman yang mendalam bagi bank sentral tentang bagaimana perbankan akan bereaksi terhadap kebijakan moneter yang dibuatnya. Bahkan, bila terjadi krisis keuangan, peran bank sentral bertambah penting karena kebijakan di bidang moneter dan sistem pembayaran selalu menjadi solusi terbaik.

Kewenangan bank sentral untuk mengawasi perbankan juga menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud. Bank sentral yang memiliki kewajiban untuk mengatasi krisis keuangan harus memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai kondisi perbankan dan bagaimana perbankan beroperasi. Dampak krisis keuangan di AS dan Eropa saat ini membuka mata otoritas pengawas lembaga keuangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan pada bank sentral.

Otoritas pengawas mengalami kesulitan mengikuti perkembangan produk jasa keuangan akibat kompleksnya penanganan krisis. Kompleksitas itu justru disebabkan masalah koordinasi di antara bank sentral, OJK, dan menteri keuangan. Belum lagi jika merambah wilayah politik untuk persetujuan penggunaan dana publik untuk mem-bailout lembaga keuangan atau perusahaan yang dinilai berdampak sistemik.

Beberapa negara yang telah mengembalikan fungsi pengawasan ke bank sentral adalah Austria, Belanda, dan Korea Selatan. Inggris yang dikenal dengan kemapanan dalam aspek hubungan antarlembaga sempat dibuat limbung dengan koordinasi yang tidak lancar antara FSA dan BoE. Kini AS yang menjadi episentrum gempa keuangan global pun terlihat mulai mengarah ke sana dengan memperluas peran The Fed.

Dari pengalaman dan penerapan OJK di beberapa negara, setidaknya ada beberapa hal yang bisa dicermati oleh BI atau pemerintah sebelum menentukan sikapnya.Hal terpenting adalah harmonisasi perangkat hukum yang terkait, seperti RUU OJK, RUU Amandemen UU BI dan RUU JPSK.

Karena itu, dalam hal ini ada empat hal yang rasanya perlu diperhatikan, yakni menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek dalam menyusun ketentuan perundang-undangan; mewaspadai keteledoran dalam perumusan detail dalam rangka mengantisipasi dampak negatif kebijakan yang dipilih; melakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait; dan menghindarkan diri dari ketergesa-gesaan hanya karena harus memenuhi target waktu, karena hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara dangkal dan tidak matang.

Tomi Sujatmiko
Jurnalis Koran Seputar Indonesia

Di kutip dari : Okezone.com 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar